PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM “ARAT SABULUNGAN” DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstract

Pemerintahan Laggai merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis “Arat Sabulungan” di Kepulauan Mentawai yang merujuk pada identitas etnik berdasarkan kesamaan ras, suku agama, asal usul yang terikat dalam sistem budayanya  untuk melakukan self regulasi; mengatur dan mengelola ulayat, teritori dan warisan adatnya. Mentawai salah satu etnis yang memperoleh kebijakan atas nama negara untuk memberlakukan pemerintahan modern seperti sistem pemerintahan nagari, pemerintahan desa menghadapi berbagai bentuk pemerintahan modern seperti Desa, Nagari yang dipaksakan diberlakukan dalam melayani masyarakat di Mentawai, yang berimplikasi pada eksistensi pemerintahan asli Mentawai tersebut yang ikut tergerus dan tidak berfungsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan Pemerintahan Laggai di Mentawai dengan pemerintahan modern yang beroperasi lewat praktik-praktik berpemerintahan. Selain hal tersebut, lewat penelitian ini penulis mengungkapkan benturan dan konflik-konflik yang muncul sebagai respon diterapkannya pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku (behavioral) berpemerintahan. yakni menghimpun dan mengumpulkan seluruh tacit knowledge guna membaca tatanan self regulasi yang sudah lama menjadi watak dari apa yang disebut pemerintahan oleh masyarakat Mentawai. Hasil studi menyimpulkan bahwa praktik berpemerintahan modern di Mentawai menghadirkan pertarungan dan bentrokan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan akhirnya menimbulkan konflik sebagai respons hadirnya praktik pemerintahan modern tersebut. Demokrasi dan desentralisasi merupakan ruang bagi pemerintahan Laggai di Mentawai sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari  negara  agar Pemerintahan Laggai di Mentawai tersebut berfungsi maksimum untuk melakukan self regulasi kepada masyarakat.