Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah

Triyanto Purnomo Raharjo

Abstract


The relationship between the local government and the legislative council in different areas may be
categorized into three types: heavy executive, legislative heavy and checks and balances. Based on the
Act, the relationship between executives and legislative council should be check and balances, or equal
partners, as they control or supervise each other. In practice, however, it is not always the case because it
usually depends on the constellation of political forces in each region. If the political parties supporting
the local government dominate the legislative council, the executive has a stronger position. Conversely,
if the head of the region is only supported by political parties with fewer seats in legislative council, the
position of the head is weak. The relationship between local government and legislative council will be
balanced and therefore they are equal partners when the political parties supporting regional heads have
suffcient seats in legislative. The relationship between executive and legislative council is also determined
by the behavior of legislators who sometimes demand extra services from the executive offcers (Heads of
SKPD). Ironically, the heads of SKPD often do not dare to resist the will or demands of the council members.
Keywords: legislative dominance (legislative heavy), executive dominance (executive heavy), balanced
relationship (checks and balances)
Abstrak
Hubungan eksekutif dan DPRD di daerah-daerah menunjukkan bentuk yang berbeda-beda. Bentuk tersebut
ada 3 (tiga), yaitu executive heavy, legislative heavy dan check and balances. Berdasarkan Undang-Undang
seharusnya hubungan eksekutif dan DPRD berbentuk chek and balances, atau sebagai mitra yang sejajar,
saling mengontrol atau saling mengawasi. Tetapi dalam praktek sehari-hari ternyata hal tersebut tidak terjadi,
tergantung pada konstelasi kekuatan politik di masing-masing daerah. Apabila partai politik pendukung
kepala daerah mendominasi kursi di DPRD, maka eksekutif mempunyai posisi yang lebih kuat. Sebaliknya,
apabila kepala daerah hanya didukung oleh partai politik yang jumlah kursi di DPRD sedikit, maka posisi
kepala daerah lemah. Hubungan eksekutif dan DPRD akan seimbang dan sebagai mitra ketika partai politik
pendukung kepala daerah memiliki kursi yang memadai di DPRD. Hubungan eksekutif dan DPRD juga
ditentukan oleh perilaku anggota DPRD yang kadang memiliki kehendak untuk memperoleh pelayanan
ekstra dari para pejabat eksekutif (Kepala-kepala SKPD). Ironisnya para Kepala SKPD tersebut sering
tidak berani untuk menolak kehendak para anggota DPRD tersebut.
Kata Kunci: dominasi legislative (legislative heavy), dominasi eksekutif (executive heavy), hubungan
yang seimbang (cheks and balances)