PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMIMPIN DAERAH YANG DIHASILKAN

Abstract

Regional head elections (Pemilukada) are one way to deepen democracy. Through local elections, procedural democracy is expected to develop into a substantial democracy. The implementation of the local election so far has been widely assumed to have gone well, especially the last election in 2018, although there are still some weaknesses. But has the implementation of the post local election been able to produce good regional heads and deputy heads of regions? This article will discuss when the implementation and post-election are completed can it produce local leaders according to community expectations?It turns out that although many parties have considered the implementation has been going well, most of the elected regional leaders have not been able to improve the welfare of their communities, even in some areas caught by the KPK for corruption. Ironically, corruption also involves members of the DPRD, such as in Malang, North Sumatra and Jambi. This situation makes us all wonder whether the election is wrong or the voters must be educated so that when choosing a leader really consider carefully, not because of receiving money from the candidate of the regional head (money politics), and not because of descent (dynastic politics ) The hope through local election in addition to deepening democracy will also result in effective governance. Likewise, the elected regional leaders must change the political machine into a welfare machine so that the implementation of regional government can truly prosper the peopleKeywords: deepening democracy, effective governance, money politics, dynastic politics, political machine, welfare machine Pemilihan kepala daerah (pemilukada) diharapkan akan menimbulkan terjadinya pendalaman demokrasi. Melalui pemilukada, demokrasi prosedural diharapkan akan berkembang menjadi demokrasi substansial. Pelaksanaan pemilukada selama ini banyak pihak menganggap sudah berjalan dengan baik terutama pilkada terakhir tahun 2018, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Namun apakah pelaksanaan pemilukada tersebut telah dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baik pula? Tulisan ini akan membahas saat pelaksanaannya dan pasca pemilukada selesai, apakah dapat menghasilkan pemimpin daerah sesuai harapan masyarakat?  Ternyata walaupun banyak pihak telah menganggap pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, akan tetapi sebagian besar pemimpin daerah yang terpilih belum mampu menyejahterakan masyarakatnya, bahkan di beberapa daerah tertangkap tangan oleh KPK karena melakukan korupsi. Ironisnya korupsi tersebut juga melibatkan para anggota DPRD, seperti di Malang, Sumatera Utara dan Jambi. Keadaan tersebut membuat kita semua menjadi bertanya-tanya apakah penyelenggaraan pilkadanya yang salah atau pemilihnya yang harus dididik agar ketika memilih pemimpin benar-benar mempertimbangkan dengan matang, bukan karena menerima uang dari calon kepala daerah (politik uang), dan bukan karena keturunan (politik dinasti). Harapannya melalui pemilukada di samping terjadi pendalaman demokrasi juga akan menghasilkan effective governance. Demikian juga pemimpin daerah terpilih harus merubah mesin politik menjadi mesin kesejahteraan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar dapat menyejahterakan rakyatnyaKata kunci: pendalaman demokrasi, tata kepemerintahan yang efektif, politik uang, politik dinasti, mesin politik, mesin kesejahteraan
PDF (Bahasa Indonesia)