KONFLIK PELAYANAN PUBLIK DI OKSIBIL
DOI:
https://doi.org/10.47431/jirreg.v6i1.178Keywords:
Konflik, Pelayanan Publik, Warga Asli, Pemerintah Daerah.Abstract
Konflik pada tanggal 12 April 2018 di Oksibil tepat hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Bintang yang ke-14 tahun itu hanya sebagai pemicu, karena faktor penyebab yang utama adalah ketidakpuasan warga masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh bupati karena telah menerapkan sistem Pemerintahan hierarki dan patron klien, dalam arti pelayanan publik berorientasi pada kelompok yang dekat dengan bupati saja, sehingga menimbulkan ketidakpuasan warga. Untuk itu penelitian ini ingin mendeskripsikan konflik disebabkan pelayanan yang tidak memihak kepada publik. Penelitian terkait konflik pelayanan publik di Oksibil menggunakan metode kualitatif yang juga digunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis dan penyajian data secara sistematik yang kemudian disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan relevan. Relevansi data sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara 17 (tujuh belas) informan dari stakeholder Kabupaten Pegunungan Bintang yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan mendalam. Hasil penelitian terhadap konflik terjadi antar warga asli dengan Pemerintah Daerah yang merupakan pendatang. Selama ini tidak ada terbukaan dan cenderung tertutup dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten Pegunungan Bintang. Konflik juga dibackup oleh beberapa pemangku kepentingan politik, sehingga sulit dalam pengelolaan dan resolusi konflik vertikal yang terjadi di Oksibil.