EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Authors

  • Guritno Guritno Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
  • Supardal Supardal Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

DOI:

https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i2.358

Keywords:

evaluasi, pelayanan publik

Abstract

Fenomena ketidakpuasan warga atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini hampir selalu terjadi di berbagai instansi pemberi layanan publik. Demikian juga kemantren (Kemantren = Kecamatan, berdasar Pergub No. 5 Tahun 2019 dan Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020) sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada warga. Hal ini seiring dengan perkembangan partisipasi warga dan ruang yang diberikan oleh pemerintah bagi warga. Untuk itulah perlunya evaluasi pelayanan administrasi di Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu instansi pemberi layanan pemerintah. Kajian ini akan membahas evaluasi pelayanan administratif di Kemantren Gondokusuman. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana kajian ingin menjelaskan secara mendalam evaluasi pelayanan publik. Pengumpulan data dimulai pengamatan, wawancara dengan segenap apparat, tokoh masyarakat dan juga data dokumentasi. Selajutnya dilakukan analisis terkait dengan hasil evaluasi pelayanan administratif dengan beberapa indikator evaluasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi atas pelayanan administrasi terjadi beberapa kendala di berbagai pelayanan publik, diantaranya belum semua aparat mempunyai konsistensi yang tinggi dalam pemberian pelayanan, disamping itu masyarakat yang dilayani juga masih terdapat berbagai perilaku yang melebihkan harapan dalam layanan. Sementara kemantren terikat dengan pemerintah kota, hal itu terikat dengan berbagai standar dan aturan yang dibuat pemerintah pusat, khususnya Kementrian Dalam Negeri, baik itu menyangkut nomenklatur kelembagaan, sistem pelayanan publik dan juga politik anggaran. Dengan demikian mestinya pemberian layanan bisa lebih cepat, tetapi ada prosedur dan protokol yang harus dilaksanakan dalam proses layanan masyarakat harus sesuai standar pelayanan minimal.

References

Atep Adya Barata. 2003. Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media

Dwiyanto, Agus. 2005. Budaya Paternalisme dalam Birokrasi Pelayanan Publik; Center for Population Policy Studies, UGM, Yogyakarta.

Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Osborne, David and Peter Plastrik, 1998, Banishing Bureauracracy, The Five Strategies for Reinventing Government. A Plume Book.

MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli 1983, Decentralization and. Development Policy Implementation in Developing Countries. Beverly. Hills

Ratminto & Winarsih, Atik S, 2006, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arnstein, Sherry, R., 1971, Eight rungson the ladder of citizen participation” in Edgar S. Cahn and Barry A. Passet, Citizen participation : Effecting Community change. New York : Praeger Publishers.

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta

Anwar, M. Khoirul. 2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Cipto dan Supardal, 2017, Dampak Penerapan ICT Terhadap Transformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol. 1No. 1 Juni 2017 ISSN 2580-9342.

Dwiyanto, Agus. 2005. Budaya Paternalisme dalam Birokrasi Pelayanan Publik; Center for Population Policy Studies, UGM, Yogyakarta.

Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.

Mangkunegara, 2005. Perilaku dan Budaya Organisasi. Refika Aditama, Bandung.

Moeljono, D., 2007. Cultures, Budaya Organisasi Dalam Tantangan. Jakarta: Elix Media Komputindo.

Ndraha, Taliziduhu., 2003. Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta.

Osborne, David and Peter Plastrik, 1998, Banishing Bureauracracy, The Five Strategies for Reinventing Government. A Plume Book.

Ratminto & Winarsih, Atik S, 2006, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Robbins, S. P., 2001. Perilaku Organisasi, Jilid ke 1, Jakarta : Indeks,.

Supardal,etc 2017, Do Information Communication Technology Initiative Affect Local Government Bureaucratic Tranformation, International Journal of Applied Business and Economic Research, Vol 15 ISSN :: 0972-7302 page 35-49

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

Downloads

Submitted

2024-02-05

Accepted

2024-02-06

Published

2023-12-29