Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Jongke Di Kabupaten Sleman
DOI:
https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.449Keywords:
Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Rusunawa, Masyarakat Berpenghasilan RendahAbstract
Pembangunan dan pertumbuhan kawasan hunian yang ada, belum mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menangani permasalahan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi MBR, maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Penanganan penyediaan kebutuhan tempat tinggal layak huni di Kabupaten Sleman, dengan membangun 4 Rusunawa, salah satunya adalah Rusunawa Jongke. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke, dengan menggunakan indikator: (1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; (2) Adanya kelancaran pelaksanaan fungsi; dan (3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik menentukan informan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke belum optimal, masih ada permasalahan yang terjadi, yaitu: (1) Penghuni yang menunggak pembayaran sewa unit hunian; (2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur jumlah pengelola Rusunawa; (3) Penghuni yang tidak mentaati tata tertib dan melanggar larangan; (4) Rusaknya fasilitas/sarana dan prasarana; dan (5) Tidak adanya pelacakan setelah penghuni keluar dari Rusunawa.
References
Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.CV. Alfabeta Bandung; 2020. 139-144.
Ikhwansyah, Akhlan, Nyoman Sumaryadi, dan Prio Teguh. "Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta”. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2023; 4 (1): 401-413
Kusumanegara, Solahuddin. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media Yogyakarta; 2010. 4-10; 97.
Penilita, dan Prabawati. “Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”. Jurnal Publika Universitas Negeri Semarang. 2019; 7 (1): 1-7
Purwanto, Agus dan Ratih Sulistyatuti. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya. Gava Media Yogyakarta; 2012. 125.
Silalahi dan Dewi. “Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun Sewa Karangroto Kota Semarang”. Jurnal Riptek. 2019; 13 (1); 71-78
Singarimbun, Effendi. Metode Penelitian Survei. LP3ES Jakarta; 2018. 46.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta Bandung; 2018. 38.
Winarno, Budi. Teori & Proses Kebijakan Publik. PT. Buku Kita Yogyakarta; 2012. 170-171.
Website
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Sleman diakses pada 1 Desember 2023 pukul 19.00 WIB https://slemankab.bps.go.id/indicator/12/85/1/kepadatan- penduduk- menurut-kecamatan.html
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diakses pada 22 November 2023 pukul 21.30 WIB.https://dukcapil.slemankab.go.id/wpcontent/uploads/2021/01/INDIKAT OR KEPENDUDUKAN-KAB-SLEMAN-TAHUN-2017-2019.pdf
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rumah Susun Sederhana Sewa diakses pada 23 November 2023 pukul 08.00 WIB https://dpupkp.slemankab.go.id/uptd-rumah-susun-sederhana-sewa
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rumah Susun Sederhana Sewa diakses pada 11 Maret 2024 pukul 14.32 WIB https://dpupkp.slemankab.go.id/susunan-organisasi
Menlhk.go.id. Di akses pada 13 Desember 2023 pukul 20.54 WIB https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pen gertian_kebijakan.html
Perkim.go.id. Di akses pada 21 Juni 2024 pukul 18.30 WIB. https://perkim.id/rtlh/dampak-rtlh/
Repository Universitas Pasundan diakses pada 3 Desember 2023 pukul 15.00 WIB http://repository.unpas.ac.id/9811/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTA KA%20.pdf
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemunguatan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati Nomor 38.3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rusunawa
Peraturan Bupati Nomor 45.1 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Rusunawa