Dinamika Aktor Dalam Collaborative Governance : Program Gandeng Gendong di Yogyakarta
DOI:
https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.463Keywords:
Poverty Alleviation, Collaborative Governance, Gandeng-Gendong ProgrammeAbstract
Tulisan ini mengeksplorasi pengentasan kemiskinan di Yogyakarta melalui Program "Gandeng-Gendong", sebuah pendekatan tata kelola kolaboratif yang inovatif yang melibatkan: pemerintah daerah, korporasi, akademisi, komunitas, dan lingkungan. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, penelitian ini menyoroti peran masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Program ini beroperasi dalam kerangka norma, nilai, dan standar sosial, yang diformalkan melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2018. Mengadopsi model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash, Gandeng-Gendong telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengelola lingkungan. Namun, beberapa tantangan diidentifikasi, termasuk kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan, masalah alokasi sumber daya, dan perlunya keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil ini, beberapa rekomendasi diusulkan: pemerintah daerah harus melanjutkan dukungan kebijakan, evaluasi yang transparan, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas; perusahaan harus memperluas peluang pasar untuk produk lokal; Akademisi harus melibatkan siswa dalam pengabdian dan inovasi masyarakat; masyarakat harus memperkuat aksi kolektif dan jejaring sosial; dan lingkungan harus secara teratur memperbarui rencana program untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sinergi di antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program. Program Gandeng-Gendong menawarkan model berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan, dengan potensi untuk menginformasikan kebijakan di wilayah lain, mendorong pembangunan dan kolaborasi inklusif.
References
Afriansyah, & Dkk. (2023). Pemberdayaan masyarakat (Afriansyah (ed.)). PT Global Eksekutif Teknologi.
Astuti, R. S., & Warsono, H. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik (T. D. Press (ed.)). Program Studi Doktor Administrasi Publik.
Badan Pusat Statistik. (2024). Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta Maret 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta. https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1587/profil-kemiskinan-d-i--yogyakarta-maret-2024.html
Chaskin, R. J. (2001). Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative. Urban Affairs Review, 36(3), 291-323.
Chinda, A. I., & Harsono, D. (2024). Policy Analysis of the Gandeng-Gendong Program in Enhancing MSME Welfare in Yogyakarta City. 02.
Chris Ansell, Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543–571
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29).
Izzaturrahmah, N., & Dkk. (2023). Gandeng Gendong: Poverty Reduction Program Based on Community Empowerment in Yogyakarta City. 7(No 2), 162–176.
Masyarakat, S. P. (2020). Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020. In Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (p. 5).
Miftakhul, S., & Dwi, I. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan : Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. 1, 365–379.
Rasyid, H., & Suparjan. (2020). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Gandeng Gendong di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta.
Rohman, F. A., & Suditomo, R. (2024). [Merdeka, Tapi Masih Berjuang_ Potret Kemiskinan di Yogyakarta] - EQUITAS FEB UGM. EQUITAS FEB UGM Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan Dan Ketimpangan. https://equitas.feb.ugm.ac.id/2024/08/17/merdeka-tapi-masih-berjuang-potret-kemiskinan-di-yogyakarta/
Tampanguma, K. S., & Dkk. (2020). Kolaborasi Bisnis terhadap Pendapatan Pengelolaan Captikus di Desa Lalumpe. 1(4), 322–327.
Yogyakarta, W. (2018). Peraturan Walikota Yogyakarta.
Zulkarnain, M. (2018). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa. 11, 103–110.