STRATEGI BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN CIANJUR
DOI:
https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.677Keywords:
Pelayanan Publik, Kinerja Birokrasi Daerah, Strategi Kebijakan, SWOTAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cianjur, dengan menekankan pada efektivitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Layanan PJU merupakan bagian dari pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, implementasi program “Cianjur Caang” masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus PJU, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi masih berorientasi pada output fisik, belum pada outcome sosial. Ketimpangan distribusi PJU antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, menjadi isu utama. Penelitian ini menawarkan model strategi integratif berbasis tiga pilar: penguatan kelembagaan melalui pembentukan UPTD, inovasi teknologi seperti Smart PJU berbasis IoT dan dashboard GIS, serta pendekatan partisipatif melalui komunitas peduli PJU. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga pilar tersebut dalam satu kerangka kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Temuan ini memperkaya literatur tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan PJU yang responsif, akuntabel, dan inklusif.
References
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: Serving, not steering. M.E. Sharpe.
Dunn, W. N. (2003). Public policy analysis: An introduction (3rd ed.). Pearson Education.
Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. Journal of International Social Research, 10(51), 994–1006. https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832
Grigg, N. S. (1998). Infrastructure engineering and management (1st ed.). John Wiley & Sons.
Indrajit, R. E. (2006). Manajemen teknologi informasi dan komunikasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Mangkunegara, A. P. (2000). Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ni Wayan Desi Budha Jayanti. (2023). Urgensi partisipasi masyarakat dalam public governance di Indonesia. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA), 3(2), 51–58. https://doi.org/10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). SAGE Publications.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
Suryanto, A. (2020). Reformasi pelayanan publik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Akademik.
United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for sustainable human development. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/492551
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.





