STRATEGI INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMPERKUAT TATA KELOLA PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DOI:
https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.705Keywords:
Internal control, Inspectorate, APIPAbstract
Tata kelola pengendalian internal yang baik merupakan landasan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Inspektorat Kota Yogyakarta, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memegang peran strategis dalam memastikan akuntabilitas birokrasi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan tata kelola pengendalian internal yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dalam pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data termasuk wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi untuk memperkuat tata kelola pengendalian internal dilakukan melalui beberapa upaya utama: (1) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor internal; (2) menerapkan sistem pengawasan digital melalui aplikasi e-audit dan pelaporan elektronik; (3) meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan (4) penguatan pengawasan preventif melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala (monev) terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk auditor, lemahnya tindak lanjut rekomendasi audit, dan rendahnya budaya antikorupsi di antara beberapa OPD. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan tata kelola pengendalian internal harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, didukung oleh komitmen politik dan reformasi kelembagaan, untuk memastikan efektivitas pengawasan dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintah daerah.
References
Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise. Cambridge, MA: MIT Press.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal control—Integrated framework. New York, NY: COSO.
David, F. R., & David, F. R. (2017). Strategic management: Concepts and cases. Pearson Education.
Kreangpun, T. (2023). The concept of accountability in public administration theory: Conceptual development from the past to the present. Journal of Social Sciences Naresuan University. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Mintzberg, H. (2019). Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. Pearson Education.
Nuraini, R. (2022). Etika birokrasi dan integritas ASN dalam pencegahan korupsi. Pustaka Pemerintah.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Public integrity handbook. OECD Publishing.
Permana, A., & Lestari, E. (2021). Penguatan Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal pemerintah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 88–99.
Prasetyo, B. (2022). Digitalisasi pengawasan internal dan tantangannya di pemerintahan daerah. Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah, 6(2), 30–45.
Regulation: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Regulation: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227–238. https://doi.org/10.2307/975901
Setiawan, R. (2023). Strategi antikorupsi dalam perspektif pemerintah daerah. Jurnal Integritas Nasional, 5(2), 20–38.
Siregar, H. (2021). Tantangan reformasi pengawasan di era digital. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(2), 90–105.
Suranto, B., & Lestari, M. (2024). Pemanfaatan teknologi informasi dalam audit internal. Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan, 4(1), 13–27.
United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. New York, NY: UNDP.
Wahyuni, D. (2023). Integrasi sistem pengawasan dan risiko korupsi di pemerintah kota. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 9(1), 55–70.
World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. World Bank Publications.
Yuliani, E. (2023). Evaluasi kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan efektivitas pencegahan korupsi. Jurnal Evaluasi Pemerintah Daerah, 3(1), 66–80.
Zain, M. (2021). Manajemen risiko dan audit internal di pemerintah daerah. Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan, 10(1), 12–30.
