Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Di Kabupaten Bekasi
DOI:
https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.707Keywords:
Youth Development, Public Policy, Human Resource EmpowermentAbstract
Pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Secara legal-formal, kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti tumpang tindih antar program kementerian dan belum optimalnya peran Kemenpora sebagai aktor utama. Di tingkat daerah, Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan luas dalam pembangunan kepemudaan melalui asas desentralisasi, namun masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi pemuda, minimnya pemahaman terhadap program pemerintah, serta meningkatnya keterlibatan pemuda dalam tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi dan fasilitas pendukung, pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dan merata. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan media komunikasi, serta pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan pemuda. Dengan strategi yang tepat, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dapat menjadi fondasi penting bagi regenerasi yang berkualitas dan berdaya saing.
References
Adisasmita R. Pembangunan pedesaan dan perdesaan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2014.
Arifianto A. Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan nasional. Jakarta: Pustaka Pemuda; 2017.
Banurea R. Peran pemuda dalam pembangunan daerah pada bidang sosial budaya dan ekonomi di Kabupaten Dairi. EducanduM. 2017;10(1):77–84.
Bappenas RI. Kajian implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Jakarta: Bappenas; 2009.
Bondes F, Rares JJ, Londa VY. Pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. J Adm Publik. 2018.
Creswell JW. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2014.
Dedy Kustiyono. Membangun organisasi kepemudaan. Batara Wisnu J Indones J Community Serv. 2021;1(1).
Esa Sukmawijaya. Analisis dimensi dan indikator indeks pembangunan kepemudaan di Indonesia. South-East Asian J Youth Sports Health Educ. 2015;2(1).
In’am A. Peran pemuda dalam pendidikan sosial kemasyarakatan. Intizam: J Manajemen Pendidikan Islam. 2020.
Moleong LJ. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2017.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; (2014)
Nazir M. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia; 2013.
Paramitha DP, Fajarwati A. Peran pemuda dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wedomartani Tahun 2021–2026. J Pembangunan Wilayah dan Desa. 2025;9(2):137–56.
Pemerintah Kabupaten Bekasi. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Bekasi: Pemkab Bekasi; 2022.
Pipit Widiatmaka, Pramusinto A, Kodiran. Peran organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi pemuda (Studi pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). J Ketahanan Nasional. 2016;22(2).
Pramono J. Kajian kebijakan publik: Analisis implementasi dan evaluasinya di Indonesia. Surakarta: Unisri Press; 2022.
Reynaldi A, Khan I, Krisnawati. Peran pemuda dalam pembangunan desa. Tasnim J Community Serv. 2021;2(1).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2009.
Usnan. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan lingkungan melalui tugas sebagai ketua RT. Transformatif: J Pengabdian Masyarakat. 2021;2(1).
Van Meter DS, Van Horn CE. The policy implementation process: A conceptual framework. Adm Soc. 1967.
Widiatmaka P, Pramusinto A. Dinamika kebijakan publik dalam pemberdayaan pemuda: Studi kasus di Jawa Tengah. J Kebijakan dan Adm Publik. 2018;22(1):45–60.
