Implementasi Kebijakan E-Procurement dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Kabupaten Magelang
DOI:
https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.709Keywords:
E-Procurement, Policy Implementation, Transparency, Goods and Services ProcurementAbstract
Pengadaan barang/jasa termasuk sektor yang rentan terhadap praktik korupsi dan menjadi perhatian utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah mendorong penguatan transparansi publik melalui pengembangan e-government, antara lain melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan e-procurement dalam mewujudkan transparansi pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis kebijakan didasarkan pada model implementasi Van Meter dan Van Horn yang meliputi: standar dan sasaran; sumber daya; komunikasi antar organisasi pelaksana; karakteristik lembaga pelaksana; kondisi ekonomi, sosial dan politik; dan disposisi atau sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-procurement pada Pemerintah Kabupaten Magelang telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan transparansi. Faktor pendukung utama meliputi kejelasan regulasi, komitmen pimpinan, sinergi pihak terkait, serta pemanfaatan media digital yang memperluas akses informasi publik. Namun demikian, hambatan masih ditemui pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan, belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana, serta kendala teknis pada sistem terpusat. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya guna mengoptimalkan implementasi kebijakan e-procurement, antara lain memenuhi jumlah kebutuhan sumber daya manusia pengelola pengadaan, mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana serta memperkuat tata kelola dan arsitektur sistem pengadaan.
References
Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, Anisa Tiara Fitr. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. J Dialekt J Ilmu Sos [Internet]. 2021;19(1):39–46. Available from: http://jurnaldialektika.com
Nugraha D, Kartini DS. Analisis Bibliometrik tentang E-Procurement sebagai Bagian dari E-Government: Evolusi Topik, Dinamika Riset, dan Implikasi Kebijakan. J Desentralisasi dan Kebijak Publik. 2025;6(1):57–66.
Juliani D, Sholihin M. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. J Akunt dan Keuang Indones [Internet]. 2014;11(2):177–99. Available from: https://scholarhub.ui.ac.id/jaki/vol11/iss2/4/
Haryadi I, Setyowati Y. Studi Penerapan E-Katalog Dalam Meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Magelang. TheJournalish Soc Gov [Internet]. 2024;5(3):246–53. Available from: http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Mukarom UA, Rumiasari M, Tinggi S, Administrasi I, Padjadjaran U. Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerinth Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. J Ilm Ilmu Pemerintah [Internet]. 2023;9(4):721–31. Available from: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3494
Damayunita A. Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya. J-MAS (Jurnal Manaj dan Sains). 2022;7(2):1004–7.
Cahyadi M, Khairil M. Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Pengadaan Barang/Jasa Dengan Prinsip Good Univeristy Governance Di Universitas Tadulako. J Ilm Res Student [Internet]. 2024;1(3):671–84. Available from: https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.737
Rahardjo S, Bijaksana G, Larasati K, Chamsudi DHM, Sitorus PP, Kania DD. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LKPP. J Sist Transp dan Logistik [Internet]. 2022;2(2):82–90. Available from: https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jst
Amelia WAW. Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemkab Lamongan). 2021;skripsi. Available from: http://eprints.ahmaddahlan.ac.id/id/eprint/52/
Van Meter DS, Van Horn CE. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Vol. 6, Administration & Society. 1975. 445–488 p.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). CV Alf [Internet]. 2023;1–274. Available from: http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/
Abdussamad Z. Metode Penelitian Kualitatif. I. Makassar; 2021.
Pramono J. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik. 2020. 1–144 p.
Yatiningrum A, Tyas YIW. Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Akuntabilitas Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. J Ekon Ekon Syariah. 2022;5(2):2153–65.
Kartikasari FI. Analisis Implementasi E-Procurement Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo. J Student Dev Informatics Manag [Internet]. 2023;3(2):199–204. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/
Suyanti, Hernawati E, Subur. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadaan Kapal Nelayan Pada Progam Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan. J Ris Akunt DAN Keuang [Internet]. 2019;7(1):145–60. Available from: https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/15139/9438
Widiyanti, Widnyani, Dewi. The implementation of local e-catalog policy in procurement of goods and services for MSMEs in Buleleng Regency. 2023. 393–400 p.
Putra Nugraha AS, Zakaria S, Lesmana AC. Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Bogor Tahun 2020. J Adm Pemerintah. 2022;1(2):72.
Fanani I, Fachrudidin I. Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing) di Kabupaten Kediri. J Interak. 2024;1:123–35.
Ramadhan DF, Rahman A. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Depok. Transparansi J Ilm Ilmu Adm. 2022;5(1):6–18.
Yulian MW, Isbandono P. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Aplikasi Katalog Elektronik Lokal (Studi Kasus: Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik). 2024;3:291–301.
Ramazan S, Najamudin N. Implementasi Sistem E-Procurement pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat. J Public Serv. 2021;1(1):23.
Miswar, Karnay S, Fatimah JM. Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (E-Procurement) dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Polewali Mandar. Syntax Lit J Ilm Indones [Internet]. 2022;7(9). Available from: https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9374
Karso AJ. Buku Ajar Good Governance [Internet]. I. C. A, editor. Bantul: Samudra Biru; 2022. 1–82 p. Available from: www.samudrabiru.co.id
Rakhman AA. Tinjauan Sistematik Tentang Pengaruh Digitalisasi Pengadaan Terhadap Efisiensi dan Transparansi di Sektor Publik Indonesia. J Pengadaan Indones. 2024;3(2):78–90.
