PELEMAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Authors

  • Elsa Pebriani Sinaga Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
  • Tri Daya Rini Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215

Keywords:

Village Treasury Land;, Policy;

Abstract

The problem in this research is about the local government policy which limits the authority of the village head in the utilization of Village/Kalurahan treasury land. The question posed in this research is what are the policies and constraints of the village administration in the utilization and development of village treasury land. This research uses qualitative methods with case study studies. Primary data was collected through observation, documentation and in-depth interviews. Secondary data was collected through literature study: documents, journals and books. In analyzing this research, theories and concepts about policy are used, where in general policy is defined as an effort to solve, reduce, and prevent something bad and should be an advocate, innovation, and leader of goodness in the best way and directed action. The findings of this study indicate that local government policies have confined the Srimulyo Village regarding the utilization and development of village treasury land. Utilization of village treasury land cannot be done optimally, because it does not provide added economic value for the Lurah and Kalurahan apparatus. 

References

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika

Agustin, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta Bandung.

Dewi, Ayu Shinta. (2013). Pengaruh independensi, Kecakapan Profesional, Objektivitas, Kompetensi,dan Pengalaman kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi empiris pada pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dewi, P.E.D.M et. al. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(2), 129-147.

Dianita, Putu Eka.(2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi.Volume 2(hal 133-134).

Dunn,William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Dye, Thomas R.(2005) Understanding Public Policy. New Jersey: Pearson Education Inc.

Hendri (2020).Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa”. Skripsi.Universitas Hasanuddin Diakses http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/792/2/B11115037_skripsi%20cover-bab2.pdf.

Lowndes, Vivien (2010). Institutionalism. Dalam David Marsh dan Gerry Stokker (2010). Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusamedia

Kementerian Dalam Negeri (2016). Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Nurcholis, Hanif (2005) Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo

Pemerintah Kabupaten Bantul (2019). Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Desa atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (2014). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014, Yogyakarta; Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Darerah Istimewa Yogyakarta (2017). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017. Yogyakarta; Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Kalurahan Srimulyo (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 2021-2026. Bantul: Pemerintah Kalurahan Srimulyo

Pemerintah Kalurahan Srimulyo (2021). Profil Kalurahan Srimulyo 2021. Bantul: Pemerintah Kalurahan Srimulyo

Pradika Subuana. Ricky.(2021). Pengelolaan Aset Desa Tugusari Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Risnawati. Dewi.(2017). Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Skripsi.Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

Rozuki, Nur. (2020). Ini Dia Aset Desa yang bisa dikendalikan Pemerintah Desa. Diakses dari: ”https://www.simpeldesa.com/blog/ini-dia-aset-desa-yang-bisa- dikendalikanpemerintahdesa/2067/#:~:text=Aset%20desa%20yang%20bisa%20dikendalikan%20pemerintah%20desa%20dapat%20berupa%20tanah,dan%20aset%20lainnya%20milik%20desa.

Silahuddin , M. (2015). Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Shaleh, Khairul.(2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa” : Upaya Penciptaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Desa. Jurnal.

Shaleh, Khairul.(2021). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Desa. Skripsi. Universitas Jember.

Sumber Saparin, (2009) Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sekretariat Negara (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara

Siregar. Doli. D, (2004). Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soehino (1980). Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sururi Ahmad. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance, Jurnal Spirit Publik Volume 12, Nomor 2.

Sutaryono, Dyah Widuri dan Akhmad Murtajib. (2014). Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Yunanto, Sutoro Eko. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Downloads

Submitted

2022-12-27

Accepted

2022-12-27

Published

2022-12-27

How to Cite

Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2022). PELEMAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta), 3(2), 132–148. https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215