Relasi Pemerintah dengan Kelompok Penambang Minyak Illegal Di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan

Abstract

Pertambangan minyak illegal di kawasan Musi Banyuasin tetap berjalan dan kecenderungan jumlahnya semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan kepentingan antara pemerintah daerah dan kelompok penambang  illegal. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yaitu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis subjek utama dengan sumber tertulis melalui dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengelolaan tambang minyak illegal  di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan perusahaan minyak dan oknum di pemerintahan. Penyebab pertambangan illegal antara lain tingkat kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum di  lokasi  pertambangan illegal , harga minyak illegal  lebih harga  murah , teknologi dan peralatan pengeboran sederhana, kehadiran perusahaan minyak besar tidak bermanfaat bagi masyarakat, pihak tertentu  mendapatkan keuntungan besar. Relasi pemerintah dengan kelompok penambang illegal diantara masuknya okum pejabat  dalam struktur organisasi pengusaha tambang, keterlibatan oknum ASN dalam kegiatan distribusi informasi dan pendanaan sebagai modal usaha pertambangan illegal . Kondisi tersebut menjadi petunjuk adanya kebijakan yang menerapkan relasi kekuasaan yang transaksional antara pejabat dan kelompok penambang illegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan kolaboratif antara berbagai institusi untuk mengatasi masalah pertambangan illegal dan memastikan manfaat kekayaan alam dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan.