Rezim Indeks Desa Membangun sebagai Media Politik Pengaturan Pembangunan di Kebumen

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen pengukur pembangunan desa di Kabupaten Kebumen berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016. Studi ini menyoroti bagaimana IDM, yang dirancang sebagai standar nasional yang seragam, diterapkan pada desa-desa dengan karakteristik sosial budaya dan kebutuhan pembangunan yang sangat beragam. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan IDM sering kali mengabaikan kondisi unik di tiap desa, khususnya dalam hal kebutuhan layanan publik yang tidak selalu menjadi kewenangan desa. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam perencanaan kegiatan pembangunan dan alokasi sumber daya yang kurang berdampak sesuai dengan prioritas lokal. Lebih jauh, penelitian ini juga mengungkap bagaimana IDM berfungsi sebagai mekanisme governmentality yang mengatur dan membatasi kebebasan desa dalam mengambil keputusan pembangunan. Mekanisme ini memaksa desa untuk mengikuti agenda pembangunan yang bersifat sentralistik, sehingga ruang otonomi desa menjadi terbatas. Dengan demikian, penerapan IDM di Kabupaten Kebumen mencerminkan ketegangan antara standar nasional yang seragam dengan realitas sosial politik desa yang kompleks dan beragam.

Kata kunci: Indeks Desa Membangun, Governmentality, Pembangunan Desa.