Tokenisme dalam Tata Kelola Sumbu Filosofi Yogyakarta: Partisipasi Masyarakat di Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul

Abstract

Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2023 membawa konsekuensi terhadap penerapan standar pengelolaan internasional yang ketat, sekaligus menuntut adanya partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, struktur tata kelola cenderung bersifat sentralistik dengan peran sentral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai aktor dominan dalam perencanaan, regulasi dan pendanaan. Kondisi ini memengaruhi pola partisipasi masyarakat lokal, khususnya pada fase awal pasca penetapan UNESCO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kalurahan Panggungharjo, dengan fokus pada keterlibatan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Tangga Partisipasi untuk mengukur derajat partisipasi serta konsep voice, access dan control untuk membedah dimensi keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kalurahan Panggungharjo telah difasilitasi melalui berbagai ruang formal. Pada dimensi voice, terdapat ruang penyampaian aspirasi dan inisiatif lokal, namun masih terbatas pada aspek teknis. Pada dimensi access, keterbukaan informasi telah dilakukan, tetapi akses terhadap kebijakan strategis dan perencanaan jangka panjang masih terbatas. Sementara itu, pada dimensi control, kewenangan pengambilan keputusan tetap didominasi oleh aktor di tingkat atas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta masih berada pada tingkatan tokenisme, yang dipahami sebagai fase awal dalam proses adaptasi tata kelola pasca penetapan UNESCO.