PERAN KOMUNIKASI SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI SEKOLAH

Abstract

Program  (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyediaan makanan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi antara (SPPG) sebagai pelaksana program dan pihak sekolah sebagai penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran komunikasi SPPG dalam pelaksanaan Program (MBG) di sekolah-sekolah yang berada di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan Model Komunikasi Harold D. Lasswell yang meliputi komunikator (who), pesan (says what), saluran atau media (in which channel), komunikan (to whom), dan efek (with what effect) untuk melihat proses komunikasi antara SPPG dan pihak sekolah dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive yang terdiri atas Kepala SPPG Purwomartani 2, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sambisari, dan Kepala Sekolah TK Purbosari Kalasan. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara SPPG dan pihak sekolah berlangsung melalui komunikasi formal dan informal, seperti surat resmi, sosialisasi, rapat koordinasi, telepon, kunjungan langsung, serta grup whatsApp. Komunikasi tersebut berperan dalam penyampaian informasi, koordinasi distribusi makanan, penyelesaian kendala, serta evaluasi pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat hambatan seperti perubahan jadwal kegiatan sekolah, keterlambatan distribusi, dan perbedaan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan, hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang intensif dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan.